1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Ditulis oleh SBD 11 Februari 2011

Tikam Mahasiswi, Oknum Intel TNI Dipecat

DENPASAR - Majelis Hakim Mahkamah Militer menjatuhkan vonis dua tahun penjara dan sanksi pemecatan kepada oknum anggota intel TNI AD, Serda Pebri Purnomo (24) karena terbukti bersalah dalam kasus pencurian disertai penusukan terhadap seorang mahasiswi.
Vonis tersebut jauh lebih berat dari tuntutan jaksa yang meminta agar Ketua Majelis Hakim Letkol Achmat Suprapto, menjatuhkan hukumanan 16 bulan penjara. Sanksi pemecatan dijatuhkan karena perbuatan Pebri dianggap telah mencoreng citra kesatuannya di Kodam IX/Udayana.

Sidang mengagendakan pembacaan vonis digelar di ruang sidang Mahkamah Militer Jalan Raya Puputan Renon Denpasar.  "Perbuatan terdakwa telah mencoreng nama baik TNI di mata masyarakat, Kasus pencurian dalam kesatuan  itu sangat nista dan memalukan,” kata Suprapto saat membacakan putusannya di Mahkamah Militer di Denpasar, Kamis (10/02/2011)

Hakim tetap tidak bisa menerima perbuatan terdakwa yang mengaku terpaksa melakukan pencurian, karena terdesak  kebutuhan ekonomi dan membantu orangtuanya sebagai alasan yang mengada-ada.

Menurut hakim, apapun alasannya, terlebih itu dilakukan terhadap seorang wanita, tidak dapat dibenarkan. Akibat perbuatan sadis tersebut Nindy V Wanda (20) mengalami cacat fisik. Sebelumnya, bahkan korban koma tidak sadarkan diri hingga tiga hari dalam perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Sanglah, Denpasar.

Majelis hakim berketetapan, terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, sehingga yang bersangkutan layak dijatuhi hukuman berat.
“Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan pencurian dengan kekerasan, oleh karenanya dijatuhi hukuman dua tahun ditambah sanksi harus dipecat dari kesatuannya," tegasnya.

Menanggapi putusan itu, terdakwa menyatakan pikir-pikir dan hakim memberi waktu satu minggu untuk mengajukan upaya hukum.

Putusan tersebut disambut positif keluarga korban, meski mereka masih kurang puas namun vonis itu dinilai sudah yang terbaik. “Kami berterima kasih atas putusan ini, dengan hukuman pemecatan  akan membuat anggota TNI lainnya, tidak akan melakukan hal sama di kemudian hari,” kata Johan, ayah korban.

Seperti diketahui, kasus tersebut terjadi pada Sabtu 23 Oktober 2010, ketika korban yang mahasiswi Fakultas Hukum (FH) Unud, dan indekos di Jalan Tukad Pakerisan Gang Lestari IV No. 21 Denpasar, disatroni pencuri.

Pencuri yang tak lain terdakwa dan tetangga kos korban itu diketahui masuk ke dalam kamar kos yang sebelumnya ditingalkan. Sialnya, ulah pelaku dipergoki korban sehingga dia kalap dan menusuk korban hingga terluka parah lalu kabur, sebelum akhirnya ditangkap polisi.(ful)

Ditulis oleh SBD 10 Februari 2011

SBY: Pers Jangan Provokatif

KUPANG, KOMPAS - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta pers Indonesia menghindari pemberitaan yang bersifat provokatif, jauh dari penghasutan-penghasutan, sehingga tidak merusak kerukunan umat beragama. Pesan itu disampaikan Presiden dalam pidatonya pada puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Ke-65 tahun 2011 yang dipusatkan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Rabu (9/2/2011).

Read Article »


Ditulis oleh SBD 08 Februari 2011

Lima Hakim akan Tangani Sidang Ba'asyir

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Majelis hakim yang akan menyidangkan kasus dugaan tindak pidana terorisme dengan terdakwa Abu Bakar Baasyir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, (10/2) terdiri dari lima orang hakim.Persidangan kasus itu akan diketuai oleh Ketua PN Jaksel, Herry Swantoro.

Kepala Humas PN Jaksel, Ida Bagus Dwiyantara, di Jakarta, Selasa (8/2), menyatakan persidangan akan dipimpin oleh Herry Swantoro dengan empat hakim anggota.Keempat hakim anggota persidangan Abu Bakar Ba'asyir itu, yakni, Sudarwin, Herry Dwiyantara, Haji Aksir, dan Aminal Umam. Ia menambahkan jumlah saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan tersebut banyak. "Surat dakwaan sebanyak 93 halaman," katanya.

Soal pengamanan menurut dia, pihaknya sudah meminta bantuan kepada pihak kepolisian dan kepolisian yang akan menentukan berapa personel yang akan dikerahkan.

Dia menjelaskan sidang itu akan digelar di PN Jaksel atau tepatnya di Ruang Sidang Prof H Oemar Seno Adjie.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Selatan, M Yusuf, menyatakan, personel kepolisian yang dikerahkan diperkirakan sebanyak 1.200 personel. "Untuk mengamankan jalannya persidangan, akan dipasang layar," katanya.

 


Ditulis oleh SBD 07 Februari 2011

Presiden Bertemu Pimpinan Lembaga Negara

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghadiri pertemuan dengan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia di Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jakarta, Senin. 

Read Article »


Ditulis oleh SBD 07 Februari 2011

Sekilas Tentang Adjie Massaid

Bogor (ANTARA News) - Raden Pandji Chandra Pratomo Samiadji Massaid atau akrab disapa Adjie Massaid tidak hanya dikenal sebagai aktor namun juga sebagai kader terbaik Partai Demokrat.

"Adjie adalah kader terbaik Demokrat, kami benar-benar kehilangan teman seperjuangan," kata Usmar Hariman, anggota DPRD Kota Bogor dari fraksi Demokrat, saat dihubungi, Minggu malam.

Read Article »


Ditulis oleh SBD 03 Februari 2011

Cerita WNI Mengenai Situasi Menyeramkan di Mesir

 

 

 

 

Jakarta (ANTARA News) - Seorang mahasiswi asal Pati, Jawa Tengah, Nurlaila Khadila, yang tengah menyelesaikan studinya di Fakultas Usuluddin, Universitas Al Azhar, menyebutkan situasi Mesir, termasuk kota Kairo, semakin tidak pasti.

Read Article »


Ditulis oleh SBD 31 Januari 2011

Senin Sidang Gugatan Pilkada Karimun di MK

Karimun, Kepri (ANTARA News) - Sidang perdana Mahkamah Konstitusi mengenai gugatan terhadap hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau dijadwalkan berlangsung Senin.

Read Article »


Ditulis oleh SBD 28 Januari 2011

MA Minta Tambah 10 Hakim Agung

Ketua MA Harifin Tumpa (tengah)

VIVAnews - Mahkamah Agung meminta penambahan sepuluh hakim agung dalam tahun ini. Permintaan dilakukan mengingat banyaknya tunggakan perkara yang harus diselesaikan. Ketua MA Harifin Andi Tumpa mengatakan bahwa penetapan jumlah hakim agung terakhir dilakukan 20 tahun lalu. Saat itu, kasus yang ditangani baru sekitar 5 ribuan.

Read Article »


Ditulis oleh SBD 27 Januari 2011

Menkumham Belum Tandatangani Surat Pembebasan Ayin

Liputan6.com, Jakarta: Terpidana kasus suap jaksa Urip Tri Gunawan, Artalyta Suryani, sesuai aturan akan mendapatkan pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat diberikan karena Artalyta sudah menjalani 2/3 masa hukumannya. Namun saat dikonfirmasi, baru-baru ini, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar ternyata belum menandatangani surat pembebasan bersyarat bagi Artalyta.

Read Article »


Ditulis oleh SBD 21 Januari 2011

Rencana Tuntutan

MA Dukung Kejaksaan Hapus Rencana Penuntutan

VIVAnews - Ketua Mahkamah Agung Harifin Andi Tumpa mengungkapkan bahwa Jaksa Agung Basrief Arief telah menyampaikan niatnya untuk menghapus prosedur rencana penuntutan (rentut). MA, kata Tumpa, menyambut baik rencana ini karena dengan begitu akan membuat jaksa lebih independen.

"Pada Jaksa Agung saya bilang, itu berarti jaksa bisa bertanggung jawab penuh, karena selama ini yang menentukan di atas-atas," kata Tumpa di Gedung MA, Jumat, 21 Januari 2011.

Selain itu, lanjut Tumpa, dengan dihapuskannya rentut, maka proses peradilan akan berjalan lebih cepat. "Artinya jadwal persidangan akan dapat diatur," katanya.

Menurutnya, selama ini rentut sangat menghambat proses persidangan. Karena biasanya, katanya, sebelum sidang pembacaan tuntutan, jaksa penuntut umum harus meminta atasannya menyetujui tuntutan terlebih dulu. Bahkan, lanjut Tumpa, ada sidang yang sampai tertunda karena rentut sepuluh kali bolak-balik dari JPU ke atasannya.

Tumpa mengungkapkan salah satu contoh, terulurnya sidang dengan terdakwa kasus pajak Bahasjim Assifie, bos terpidana mafia pajak Gayus Halomoan Tambunan. Setelah sempat tertunda sampai tiga kali, tuntutan terhadap Bahasjim akhirnya baru dapat dibacakan pada sidang hari Senin, 18 Januari 2011.

"Itulah yang selalu saya bicarakan dengan Jaksa Agung," katanya.

Bahasjim dituntut 15 tahun penjara karena dinilai telah melakukan korupsi sebesar Rp64 miliar dan pencucian uang. Bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak ini memiliki harta Rp932,2 miliar yang disimpan di rekening istri dan anaknya.

Jaksa menyebut bahwa kekayaan Bahasjim diperoleh dari para wajib pajak. Jaksa Agung Muda Pengawasan Marwan Effendy mencurigai ada sesuatu di balik keterlambatan pembacaan tuntutan terhadap terdakwa Bahasjim Assifie, dan mengatakan sedang menelusuri motif keterlambatan itu. (umi)



JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • banner 1.jpg
  • banner 2.jpg
  • banner 3.jpg
  • banner 4.jpg
  • banner 5.jpg
  • Banner 6.jpeg
  • Banner 7.jpeg
  • Banner 8.jpg

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

Link SIPP Web Peradilan Militer

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Peradilan Militer

Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tingkat Pertama Website SIPP Web
Pengadilan Militer UtamaPengadilan Militer UtamaLihat-
Pengadilan Militer Tinggi I MedanLihat-
Pengadilan Militer Tinggi II JakartaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi III SurabayaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi I Medan
Pengadilan Militer I-01 Banda AcehLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-02 MedanLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-03 PadangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-04 PalembangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-05 PontianakLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-06 BanjarmasinLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-07 BalikpapanLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta
Pengadilan Militer II-08 JakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-09 BandungLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-10 SemarangLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-11 YogyakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
Pengadilan Militer III-12 SurabayaLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-13 MadiunLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-14 DenpasarLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-15 KupangLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-16 Makassar
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-17 Manado
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-18 Ambon
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-19 Jayapura
Lihat
Lihat


Read more ...

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday519
mod_vvisit_counterYesterday4690
mod_vvisit_counterThis week20752
mod_vvisit_counterAll days8267665

We have: 22 guests, 5 bots online
Your IP: 18.204.48.199
 , 
Today: Nov 21, 2019

peraturan-button